Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali membuat gebrakan kontroversial dalam kebijakan perdagangan internasional. Kali ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas kebijakan tarif 32% Trump ke Indonesia, yang mulai berlaku secara efektif pada 1 Agustus 2025. Keputusan ini langsung mengguncang pelaku ekspor nasional dan memunculkan kekhawatiran terhadap keberlangsungan surplus dagang Indonesia dengan Amerika Serikat.
Kebijakan ini, yang disebut sebagai kebijakan tarif resiprokal, didasarkan pada prinsip “membalas setimpal” terhadap negara-negara yang dinilai memberikan hambatan dagang tinggi terhadap produk Amerika. Indonesia, yang selama ini menjadi salah satu negara dengan surplus perdagangan RI–AS yang cukup besar (sekitar US$17,9 miliar pada 2024), akhirnya masuk dalam daftar target.
Latar Belakang: Trump Balas Tarif dengan Tarif
Trump menyatakan bahwa tarif baru ini merupakan bentuk resiprokal, atau aksi balasan terhadap negara-negara yang dianggap mengenakan tarif tinggi terhadap produk asal AS. Dalam hal Indonesia, pemerintahan Trump menilai bahwa sejumlah produk AS yang masuk ke RI dibebani tarif yang tidak adil. Maka dari itu, sebagai “langkah setara”, pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32% untuk hampir semua produk ekspor utama Indonesia ke AS.
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi “America First” yang kembali digaungkan Trump sejak menjabat kembali. Tak tanggung-tanggung, total ada 14 negara yang dikenai kebijakan ini, dan Indonesia termasuk di dalamnya.
dampak tarif 32% bagi Indonesia: Industri Padat Karya Terancam
Dampak tarif 32% bagi Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Banyak produk unggulan ekspor Indonesia ke AS yang langsung terpukul oleh kebijakan ini, antara lain:
- Tekstil dan pakaian jadi
- Alas kaki
- Furnitur
- Karet
- Produk kelautan seperti udang
Mayoritas produk ini berasal dari sektor padat karya, yang menyerap banyak tenaga kerja di daerah seperti Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dengan adanya tarif tinggi, harga jual produk Indonesia di pasar AS menjadi jauh lebih mahal, mengakibatkan turunnya daya saing.
Berdasarkan data terakhir, AS merupakan pasar ekspor nonmigas terbesar kedua bagi Indonesia setelah Tiongkok. Total nilai ekspor Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$ 29 miliar, sementara impor dari AS hanya sekitar US$ 11 miliar. Ini menghasilkan surplus perdagangan RI–AS sebesar US$ 18 miliar, yang kini terancam menyusut akibat tarif baru tersebut.
Respon Pemerintah terhadap Tarif Trump
Pemerintah Indonesia bergerak cepat dalam menanggapi kebijakan tarif tinggi ini. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin delegasi ke Washington D.C. untuk melakukan negosiasi langsung dengan pejabat AS. Hasil awalnya cukup positif: penerapan tarif 32% ditunda sementara hingga 1 Agustus 2025, memberi ruang untuk diplomasi lanjutan.
Selain negosiasi bilateral, pemerintah juga mengusulkan skema imbal dagang. Indonesia bersedia meningkatkan impor produk-produk AS seperti gandum, kedelai, dan LPG hingga miliaran dolar sebagai bagian dari solusi dagang timbal balik.
Tak hanya itu, respon pemerintah terhadap tarif Trump juga mencakup diplomasi regional dan multilateral. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti menegaskan bahwa Indonesia mendorong ASEAN untuk bersikap kompak dalam merespons kebijakan proteksionis ini. Pemerintah juga mempercepat perjanjian dagang dengan negara-negara mitra lainnya agar ekspor tidak tergantung pada pasar AS semata.
Strategi Jangka Panjang: Diversifikasi Pasar dan Hilirisasi
Menghadapi situasi ini, pemerintah juga menegaskan pentingnya diversifikasi pasar ekspor, khususnya ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Di sisi lain, industri diminta untuk mempercepat transformasi ke produk hilir bernilai tambah tinggi agar tidak bergantung pada bahan mentah yang rentan tarif.
Presiden Prabowo Subianto juga dilaporkan telah melakukan komunikasi langsung dengan Presiden Trump pada Juni 2025. Keduanya sepakat untuk terus menjaga hubungan bilateral dan mencari solusi damai demi keberlanjutan perdagangan.
Kebijakan tarif 32% Trump ke Indonesia jelas menjadi tantangan besar di tengah pemulihan ekonomi global. Namun, dengan strategi responsif yang mencakup diplomasi aktif, imbal dagang, dan diversifikasi pasar, pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam melindungi kepentingan ekspor nasional. Kini, fokus utamanya adalah menjaga surplus perdagangan RI–AS agar tidak terganggu, sekaligus membuka peluang baru di tengah tekanan global.